JAKARTA – Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan terkait kendala dalam pembelian e-meterai yang dihadapi calon peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Menurutnya, keterbatasan akses pembelian e-meterai ini telah menjadi keluhan utama yang meresahkan masyarakat di tengah proses seleksi.

Robert menyatakan bahwa kelangkaan e-meterai dan sulitnya akses perlu segera ditindaklanjuti. "Pemerintah harus memberikan klarifikasi terkait permasalahan ini. Selain itu, perlu adanya reviu menyeluruh serta perbaikan sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai agar sesuai dengan kebutuhan publik," tegas Robert dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

E-meterai menjadi salah satu syarat penting dalam proses pendaftaran CPNS 2024, di mana pelamar diwajibkan membubuhkannya pada dokumen persyaratan. Namun, ketidakseimbangan antara kewajiban dan ketersediaan produk ini menjadi masalah besar. Beberapa hari terakhir, calon pelamar menghadapi kesulitan untuk mendapatkan e-meterai akibat terbatasnya kuota serta gangguan akses pada situs resmi mitra distribusi. Sebagai tanggapan atas permasalahan ini, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memperpanjang batas waktu pendaftaran dari yang semula 6 September 2024 menjadi 10 September 2024.

“Keluhan terkait kelangkaan e-meterai di gerai penjualan dan sulitnya akses ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem distribusi. PT Peruri sebagai pihak pengadaan memang berwenang dalam produksi, tetapi tidak dapat menjual langsung kepada publik,” lanjut Robert.

Penjualan e-meterai, jelas Robert, dilakukan melalui distributor resmi yang bertransaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, dari 26 distributor yang terdaftar, hanya 10 yang aktif dalam menjual e-meterai kepada masyarakat umum, sehingga memperparah kelangkaan.

Dengan semakin tingginya permintaan e-meterai menjelang penutupan pendaftaran CPNS 2024, Robert mendesak PT Peruri untuk meningkatkan produksi dan memperluas kapasitas server guna mengantisipasi lonjakan permintaan yang terjadi. “Produksi dan kapasitas server perlu ditingkatkan segera agar calon peserta seleksi CPNS tidak terus mengalami kesulitan,” ungkapnya.

Hal ini telah dibahas oleh Ombudsman RI dalam pertemuan koordinasi dengan PT Peruri pada Jumat (6/9/2024). Ombudsman berharap langkah cepat dari pemerintah dan PT Peruri dapat segera mengatasi permasalahan ini dan memastikan seleksi CPNS berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. (rilis)