DENPASAR – Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya memulihkan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Mengusung tema "Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang", kegiatan dipusatkan di Bali, Minggu (26/7/2026), melalui penanaman mangrove di kawasan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang serta acara puncak di Wantilan, Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Bali Wayan Koster, serta sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa menjaga mangrove berarti menjaga keberlangsungan kehidupan sekaligus mengamankan masa depan generasi mendatang.

Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara dengan salah satu kawasan mangrove terluas di dunia untuk memimpin pengelolaan ekosistem tersebut secara berkelanjutan.

Rohmat mengungkapkan, hingga akhir 2025 Kementerian Kehutanan bersama berbagai mitra telah merehabilitasi kawasan mangrove seluas 91.678 hektare.

Komitmen itu akan terus dilanjutkan pada 2026 dengan target rehabilitasi lebih dari 17.000 hektare mangrove di berbagai wilayah Indonesia melalui kolaborasi bersama sejumlah mitra pembangunan, di antaranya Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Forest Programme VI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Nature-based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim).

Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, program rehabilitasi mangrove juga dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan program tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi 64.386 orang, mendukung lahirnya 63 Peraturan Desa tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove, serta menyalurkan hibah usaha masyarakat senilai Rp16,29 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove mampu memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung," ujar Rohmat.

Ia menegaskan, keberhasilan pelestarian mangrove ke depan bergantung pada tiga pilar utama, yakni komitmen, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Oleh karena itu, komitmen, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam melestarikan ekosistem mangrove," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso menyambut baik penguatan kolaborasi pemerintah dalam pengelolaan mangrove.

Menurutnya, sebagian besar kawasan mangrove berada di dalam kawasan hutan sehingga membutuhkan kebijakan kehutanan yang mampu menjamin perlindungan, rehabilitasi, serta pemanfaatannya secara berkelanjutan.

"Mangrove harus ditempatkan sebagai aset strategis nasional. Ekosistem ini bukan hanya menyimpan karbon dan melindungi pesisir, tetapi juga menjadi ruang kehidupan serta sumber ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Soewarso menilai keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam atau luas lahan yang direhabilitasi.

Menurutnya, indikator keberhasilan juga harus mencakup tingkat kelangsungan hidup tanaman, pemulihan fungsi ekosistem, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga pesisir.

Ia menambahkan, dunia usaha kehutanan memiliki peran penting melalui penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemantauan, pengembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan produk mangrove nonkayu.

"Dunia usaha tidak boleh berhenti pada penanaman yang bersifat simbolis. Harus ada pemeliharaan, pengukuran hasil, pendampingan masyarakat, dan kepastian bahwa manfaat ekologis serta ekonominya berlangsung dalam jangka panjang," tegasnya.

Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 juga diisi dengan penanaman bibit mangrove secara serentak di berbagai daerah serta diskusi mengenai penataan Kesatuan Lanskap Mangrove.

Melalui momentum tersebut, APHI berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga mampu melahirkan program pemulihan mangrove yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir.