PEKANBARU - Sebaran titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera meningkat tajam pada Jumat (2/10/2026) sore.

Data BMKG menunjukkan terdapat 1.720 hotspot, dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan yang mencapai 1.369 titik.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang menyampaikan, data tersebut berdasarkan pemantauan hotspot wilayah Sumatera pada Jumat sore.

Dari total 1.720 titik panas, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, disusul Bangka Belitung sebanyak 176 titik dan Lampung 125 titik.

Sementara itu, Riau mencatat 11 hotspot. Sebarannya terdapat di lima kabupaten, yakni Siak empat titik, Pelalawan tiga titik, Indragiri Hulu dua titik, serta Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir masing-masing satu titik.

"Total titik panas (hotspot) wilayah Sumatera, Jumat sore ada 1.720 titik," ujar Elisa.

Meskipun jumlah hotspot Riau jauh lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan, kemunculan titik panas di lima kabupaten menunjukkan potensi kebakaran lahan masih perlu menjadi perhatian.

Siak menjadi daerah dengan hotspot terbanyak di Riau, yakni empat titik. Berikutnya Pelalawan dengan tiga titik dan Indragiri Hulu dua titik. Sedangkan Kuantan Singingi serta Indragiri Hilir masing-masing terpantau satu titik panas.

Secara regional, dominasi hotspot berada di bagian selatan Sumatera. Dari 1.720 titik yang terpantau, sebanyak 1.369 titik berada di Sumatera Selatan, atau sekitar 80 persen dari total hotspot Sumatera.

Kondisi tersebut membuat pemantauan cuaca, arah angin dan potensi penyebaran asap menjadi penting, terutama apabila titik panas berada pada lahan yang mudah terbakar.

Sebaran hotspot Sumatera berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru Jumat sore meliputi, Sumatera Selatan 1.369 titik, Bangka Belitung 176 titik dan Lampung 125 titik.

Kemudian, Jambi 39 titik, Riau 11 titik, Sumatera Utara 1 titik dan Kepulauan Riau 1 titik.

Data hotspot merupakan indikator adanya titik panas yang terdeteksi sensor satelit dan tidak secara otomatis berarti seluruh titik tersebut merupakan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, diperlukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.