PEKANBARU – Pengalaman Riau menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penguatan pengurangan risiko bencana nasional.

Kalaksa BPBD dan Damkar Provinsi Riau, Edy Afrizal membawa pengalaman penanganan karhutla di daerah itu ke Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia di Provinsi Banten, 13–15 Oktober 2026.

Forum yang menjadi bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antardaerah, bertukar pengalaman, serta menyelaraskan strategi penanggulangan bencana dengan kebijakan nasional.

Edy mengatakan, penanganan karhutla di Riau melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat. Operasi dilakukan melalui pengerahan tim darat dan udara sesuai kebutuhan di lapangan.

"Riau sendiri memiliki pengalaman dalam penanggulangan karhutla melalui semua unsur yang terlibat saling bersinergi dan bertanggung jawab," kata Edy, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi BPBD Riau untuk menyampaikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman penanganan bencana di daerah.

"Melalui forum ini, kita dapat memperkuat koordinasi dengan BPBD se-Indonesia, berbagai pengalaman, sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi dan pengalaman penanggulangan bencana di daerah," ujarnya.

Namun, efektivitas penanganan karhutla tidak cukup diukur dari keberhasilan memadamkan api.

Upaya pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel, dan pengendalian titik api secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

Karena itu, pertukaran pengalaman antardaerah perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Forum Kalaksa BPBD se-Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari.

Rangkaian Bulan PRB 2026 juga mencakup aktivasi sirene tsunami, simulasi evakuasi mandiri di tingkat desa, serta diskusi mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).

Edy berharap keterlibatan BPBD Riau dalam agenda tersebut dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kesiapsiagaan, dan memperluas kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagi Riau, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi lintas sektor tidak berhenti pada forum, tetapi diwujudkan melalui pencegahan yang konsisten, respons yang cepat, dan perlindungan masyarakat yang lebih efektif.