www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Tak Cukup Jalan Protokol, DPRD Pekanbaru Minta Kabel Semrawut di Gang Ikut Ditertibkan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Penghapusan Denda PBB Dinilai Efektif, DPRD Minta Bapenda Pertimbangkan Perpanjangan
Selasa, 03 November 2026 - 15:56:08 WIB
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri.

PEKANBARU - Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru hingga 23 Oktober 2026 telah mencapai Rp1,04 triliun. Angka tersebut setara dengan 80 persen dari target penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp1,3 triliun.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru masih memiliki pekerjaan untuk mengejar sisa target penerimaan hingga akhir tahun.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri, meminta Bapenda tidak mengendurkan upaya optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, waktu sekitar dua bulan menjelang akhir 2026 harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan seluruh potensi pajak yang tersedia.

"Masih ada waktu bagi Bapenda untuk mengejar kekurangan target penerimaan, ada sekitar dua bulan lagi," kata Syamsul Bahri kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, sejumlah potensi pajak yang belum tergarap perlu segera dioptimalkan. Salah satunya dengan meningkatkan penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

"Di sisa waktu ini, diharapkan bisa menggenjot semua potensi yang ada," sebut Syamsul.

Politisi Golkar tersebut juga mendorong Bapenda menerapkan langkah jemput bola dengan mendatangi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Upaya tersebut dinilai dapat membantu mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah.

Namun, Syamsul mengingatkan agar penagihan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pemerintah daerah diharapkan memberikan kemudahan, termasuk melalui kebijakan keringanan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak.

Salah satu program yang mendapat apresiasi adalah penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dilaksanakan Bapenda Pekanbaru.

Menurut Syamsul, kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan sekaligus membantu meningkatkan pendapatan daerah.

"Langkah ini sangat bagus, karena bisa menjadi bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah," paparnya.

Ia bahkan menyarankan agar program penghapusan denda PBB dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data hingga 23 Oktober 2026, penerimaan pajak daerah Pekanbaru tercatat sebesar Rp1,04 triliun. Capaian ini juga tumbuh 9,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi sekaligus hasil dari upaya optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

Ke depan, Pemko Pekanbaru melalui Bapenda diharapkan terus memperkuat penerimaan daerah melalui penggalian potensi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kemudahan pelayanan pembayaran.

Dengan sisa waktu hingga penghujung 2026, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu terus dilakukan agar target penerimaan sebesar Rp1,3 triliun dapat terealisasi.

Sumber: tribunnews


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidhil Nur Putra.(foto: int)Tak Cukup Jalan Protokol, DPRD Pekanbaru Minta Kabel Semrawut di Gang Ikut Ditertibkan
Harga TBS Sawit mitra plasma di Riau pekan ini turun.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)CPO Anjlok Rp152, Harga Sawit Plasma Riau Pekan Ini Ikut Terkoreksi
Anggota Banggar DPRD Pekanbaru, Rois SAg (foto/int)DPRD Pekanbaru Harap Kegiatan APBD-P 2026 Segera Berjalan
Ilustrasi  harga sawit Riau periode 4–10 November 2026 turun (foto/int)Harga TBS Sawit Mitra Swadaya Riau Turun Rp10,36 per Kg, CPO Jadi Pemicu
Pemkab Kuansing siapkan digitalisasi aset daerah, 47 sertifikat tanah diserahkan BPN (foto/ultra)Amankan Aset Daerah, BPN Serahkan 47 Sertifikat Tanah ke Pemkab Kuansing
  Kepala DLH Rohil, Suwandi SSos.(foto: afrizal/halloriau.com)Sampah Menumpuk di Bagansiapiapi, DLH Rohil Ternyata Hanya Punya 4 Truk
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahri.Penghapusan Denda PBB Dinilai Efektif, DPRD Minta Bapenda Pertimbangkan Perpanjangan
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg (foto/int)DPRD Pekanbaru Minta Anggaran Jalan dan Drainase 2027 Naik Dua Kali Lipat
Pemko Pekanbaru perketat pengawasan takaran BBM di SPBU (foto/ist)Disperindag Pekanbaru dan Pertamina Periksa Mesin Pompa BBM, Ini Hasilnya
Libatkan 12 perusahaan, penataan kabel fiber optik di Pekanbaru dimulai dari Jalan Paus (foto/ist)Kabel Semrawut Mulai Ditertibkan, Pemko Pekanbaru Targetkan Penataan Hingga Akhir 2026
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved